Dalam urusan pinjam-meminjam, nilai jaminan biasanya 125 persen dari jumlah utang. Bank hanya hanya memberikan kredit 70-80 persen dari nilai jaminannya. Dalam urusan korupsi, jaksa punya perhitungan sendiri: nilai aset sita jaminan 5 kali lipat dari nilai korupsinya.

Itu yang terjadi pada penyiataan aset Marcella Santoso, tersangka tuduhan perintangan penyidikan korupsi impor minyak sawit mentah oleh Wilmar Group dan penyuapan kepada hakim. Jaksa hendak menyita aset-aset Marcella dan suaminya, Ariyanto Bakri, senilai Rp 300 miliar.

Menurut jaksa, suap untuk para hakim itu sebesar Rp 60 miliar. Selain menjadi tersangka penyuapan, Marcella-Ariyanto juga menjadi tersangka pencucian uang.

...

Turut dilimpahkan pula barang bukti elektronik dan dokumen yang disita dari Ariyanto, Marcella, serta satu tersangka lain, Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JakTV. Jaksa menuduh Marcella dan Tian merintangi penyidikan korupsi impor sawit karena menggalang opini yang menjelekkan kerja jaksa.

Menurut Henry Yosodiningrat, sebagian besar barang yang disita tidak berkaitan dengan tindak pidana suap pencucian uang. Ia mempertanyakan dasar hukum perhitungan nilai sitaan dan menyebut penyitaan ini sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Henry menilai penyitaan bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Menurut dia, benda hanya bisa disita jika diperoleh dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, menghalangi penyidikan, atau memiliki hubungan langsung dengan perbuatan pidana yang disangkakan. "Kalau tindak pidana pokoknya suap Rp 60 miliar, yang patut disita adalah barang yang ada hubungannya dengan itu," ujarnya saat dihubungi, Ahad, 13 Juli 2025.

Henry menegaskan bahwa pencucian uang membutuhkan tindak pidana pokok. Dalam kasus ini, kata dia, yang disangkakan hanya suap kepada hakim melalui panitera.

Karena itu, menurut dia, penyidik semestinya menelusuri jejak aliran dana suap tersebut dan tidak serta-merta menyita semua harta kekayaan pribadi tersangka. "Pencucian uang itu kan menyamarkan asal-usul. Jadi yang harus ditelusuri adalah uang suap itu (follow the money) ke mana larinya," ucapnya.

...

Henry telah mengajukan permohonan agar kejaksaan merawat kapal dan mobil yang disita agar tidak rusak selama proses hukum berlangsung. Dia mengklaim, hingga sebulan terakhir, belum ada respons dari Kejaksaan Agung atas permintaan itu. "Nanti jaksa yang harus membuktikan. Kami juga akan membuktikan bahwa benda-benda itu tidak ada sangkut pautnya dengan pidana pokok," ucapnya.

Kejaksaan Agung menepis anggapan bahwa penyitaan aset itu tidak proporsional. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan perhitungan nilai aset yang disita tidak semata-mata dikaitkan dengan nilai dugaan suap yang disebut senilai Rp 60 miliar.

Menurut Harli, hukum acara pidana mengenal tiga kategori barang yang dapat disita, yakni alat kejahatan, hasil kejahatan, atau barang yang berada dalam penguasaan tersangka. "Dalam hukum tidak dipersoalkan apakah dia yang memberi atau menerima karena yang dilihat itu perbuatannya," tuturnya kepada Tempo saat ditemui di kompleks Kejaksaan Agung, Rabu, 9 Juli 2025.

Harli mencontohkan penanganan kasus lain, seperti perkara tindak pidana korupsi PT Sritex. Dalam kasus tersebut, jaksa menyita 72 mobil karena sebagiannya dianggap alat kejahatan dan sebagian lain berada dalam penguasaan pihak yang diduga terlibat. "Jangan mengira kami menyita barang, lalu ini hanya untuk membayar uang pengganti," ujarnya.

...

Dosen hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, lebih condong setuju dengan Henry Yosodiningrat. Ia menyoal dasar hukum penyitaan aset Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Menurut dia, status keduanya sebagai pemberi suap seharusnya tidak serta-merta menjadi dasar penyitaan harta pribadi mereka. "Penyitaan Rp 300 miliar sudah tidak relevan lagi dengan perkara yang disangkakan," katanya pada Ahad, 13 Juli 2025.

Semestinya, Chairul menuturkan, yang disita Kejaksaan Agung adalah harta milik penerima suap, dalam hal ini hakim atau panitera. Sebab, merekalah yang menikmati hasil tindak pidana. "Kalaupun ada harta kekayaan hasil tindak pidana, tentu ada di penerima suap. Jadi yang mungkin terlibat TPPU itu para hakim dan panitera yang disuap," ujarnya.

...

Sebaliknya, dosen hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, menilai langkah penyitaan Kejaksaan Agung terhadap aset Marcella dan Ariyanto masih berada dalam koridor hukum acara pidana. Ia mengingatkan status penyitaan belum final karena belum ada pembuktian di persidangan.

Chudry menjelaskan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Pasal 38, penyitaan diperbolehkan terhadap barang yang diduga terkait dengan tindak pidana. Namun hakimlah yang akan menentukan apakah barang-barang tersebut memang hasil kejahatan, alat kejahatan, atau tak berkaitan sama sekali. "Belum tentu juga diambil alih atau dilelang oleh negara," ujarnya.



TLDR: Perbedaan pendapat mengenai nilai aset yang disita oleh negara dari terpidana korupsi. UU Perampasan Aset when?

Polemik Sita Aset Marcella Santoso yang Melebihi Nilai Korupsinya