Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis ikut bersuara soal pemblokiran rekening dormant yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Cholil mengungkapkan, rekening salah satu yayasan miliknya tak bisa melakukan transfer, padahal rekening itu berisi tabungan untuk kebutuhan yayasan.

"Sedikit sih, enggak banyak, paling Rp 200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir," kata Cholil dalam keterangannya, dikutip pada Senin (11/8/2025).

Cholil pun mengkritisi pemblokiran rekening dormant oleh PPATK yang dinilainya sebagai kebijakan yang tidak bijak.

Ia mengingatkan agar pemerintah dapat memilah rekening yang diduga melanggar dan tidak, sehingga pemblokiran rekening bisa dilakukan secara tepat sasaran.

"Ini sudah menabung karena tidak aktif, lalu diblokir. Jadi kalau memang melanggar, maka praduga tidak bersalah harus dilakukan proses hukum, baru rekeningnya diblokir," tutur Cholil.

Cholil khawatir dampak dari kebijakan ini juga membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap perbankan. 

Menurut Cholil, pemblokiran rekening tidak bisa dilakukan kepada semua orang meski tujuannya untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening.

Jika pemblokiran itu tidak tepat sasaran terhadap rekening yang terindikasi melanggar, maka hal ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Karena itu saya berharap pemerintah bisa menilai mana yang benar dan salah. Kedua, tidak hanya orang yang punya rekening, kan bisa dipanggil, dan bisa juga perbankan. Ketika pembukaan rekening, harus benar-benar selektif persyaratannya sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya," ucap dia.

Cholil meminta agar pemerintah memikirkan dan menguji coba terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan berkaca dari apa yang dialaminya itu. 

Ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan atas kebijakan ini. 

"Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari Presiden (terhadap) kebijakan yang bikin gaduh," ucapnya.

**Klarifikasi PPATK**

Menanggapi terblokirnya rekening yayasan Cholil, Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi Muslim menyampaikan bahwa PPATK tidak pernah memblokir rekening atas nama Cholil Nafis.

 "Sejauh ini tidak ada pemblokiran atas nama KH Cholil Nafis," kata Fithriadi, dikutip dari keterangan di MUIDigital, Selasa (12/8/2025).

Fithriadi menjelaskan, pemblokiran dilakukan pihak bank yang mendeteksi bahwa rekening yayasan Cholil tidak aktif selama enam bulan.

 "Kemungkinan besar memang ada rekening terkait KH Cholil Nafis yang tidak aktif dalam 6 bulan, tapi itu tidak dalam data yang disampaikan ke PPATK oleh perbankan," ucap Fithriadi.

Dari penelusuran ditemukan bahwa rekening pribadi KH Kholil Nafis masih aktif dan tidak mengalami pemblokiran.

Selain itu, rekening Yayasan Iman Cendekia, instansi yang diasuh oleh Ketua MUI itu, juga dalam kondisi aktif.

Rekening Yayasan GAPI yang juga terkait dengan KH Kholil Nafis terdeteksi tidak aktif (dormant) karena terakhir digunakan pada bulan Desember 2024 dan tidak ada aktivitas hingga Juli 2025.

Sesuai ketentuan BSI, rekening yang tidak aktif selama 6 bulan akan otomatis berstatus dormant dan memerlukan konfirmasi ulang dari nasabah untuk diaktifkan kembali.

"Kalau ada tindakan pemblokiran atau permintaan penjelasan, itu biasanya dilakukan perbankan kepada nasabah untuk memastikan rekening aktif kembali dengan pemilik yang jelas," kata dia. 

Meski begitu, PPATK tetap menyampaikan permohonan maaf jika kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat, termasuk kepada MUI. 

PPATK menjelaskan bahwa mereka sudah mengarahkan pihak bank untuk segera membuka kembali rekening yang sempat diblokir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menyatakan, berdasarkan klarifikasi dari PPATK dan BSI, telah dipastikan bahwa tidak ada pemblokiran terhadap rekening KH Kholil Nafis.

"Permasalahan ini muncul akibat miskomunikasi dan kurangnya sosialisasi dari pihak PPATK. Mengingat isu keuangan sangat sensitif, perlu ada pelurusan informasi dan penguatan kerja sama komunikasi antara MUI dan PPATK," tutur Amirsyah.


Ketua MUI 'Teriak' Rekening Diblokir Berujung Klarifikasi PPATK