Sektor gig economy atau informal kini menjadi pilihan pekerjaan bagi anak muda di tengah sulitnya mencari kerja formal. Fenomena ini dinilai mengindikasikan pergeseran mendasar dalam struktur pasar kerja Indonesia.

Pekerjaan seperti kurir, ojek online, freelancer, hingga content creator itu menawarkan fleksibilitas dan akses pendapatan yang cepat bagi angkatan kerja Gen Z.

Namun, di sisi lain, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian perlindungan sosial dan stabilitas ekonomi mereka di masa depan.

Lantas, apakah pergeseran ini menandakan adaptasi pasar kerja yang positif, atau justru menjadi sinyal peringatan atas terbatasnya lapangan kerja formal?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai fenomena ini merupakan kombinasi antara adaptasi fleksibilitas kerja modern dan tekanan pasar kerja.

Ia menekankan pergeseran ini bukan sepenuhnya atas dasar pilihan bebas dari para pekerja muda.

"Ini bukan purely choice, tetapi juga constraint-driven choice. Ketika sektor formal tidak mampu menyerap angkatan kerja baru secara memadai, maka gig economy menjadi katup pengaman," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Ronny menggarisbawahi bahwa dominasi sektor gig membawa risiko stagnasi produktivitas karena nilainya yang relatif rendah serta minim peningkatan keterampilan.

Pendapatan yang tidak stabil pun dinilai berisiko menggerus daya beli dan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyokong utama ekonomi Indonesia.

"Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan apa yang sering disebut sebagai low productivity trap, di mana angkatan kerja besar tidak diiringi dengan peningkatan kualitas output ekonomi," jelasnya.

Selain risiko low productivity trap, erosi basis pajak dan kerentanan sosial menjadi ancaman serius karena mayoritas pekerja tidak terlindungi oleh jaminan sosial formal.

"Jika tren ini tidak dikelola, maka kita berpotensi menghadapi generasi pekerja yang besar secara jumlah, tetapi rapuh secara ekonomi," tegas Ronny.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyoroti risiko makro jangka panjang fenomena tersebut berupa jebakan produktivitas rendah dan pelemahan daya beli yang berpotensi menghambat terbentuknya kelas menengah baru.

"Gig economy dapat membantu ekonomi harian karena memperlancar logistik UMKM, layanan antar, konsumsi makanan-minuman, dan perdagangan digital. Akan tetapi, jika angkatan kerja muda terlalu banyak terserap dalam pekerjaan informal berpendapatan rendah, ekonomi kehilangan jalur pembentukan kelas menengah," terang Syafruddin.

Syafruddin merinci data Next Policy yang mencatat pekerja digital transportasi mencapai sekitar 2,41 juta orang pada 2024.

Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 75 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Tingkat pendapatan tersebut dinilai sangat sulit untuk menopang tabungan, KPR, pensiun, maupun investasi pendidikan.

Ia pun mendesak pemerintah agar tidak sekadar memberi label UMKM kepada para pekerja platform, tetapi wajib membangun rezim perlindungan kerja dan standar produktivitas yang konkret.

"Agenda paling penting bukan mendorong lebih banyak anak muda masuk gig economy, tetapi memastikan pekerjaan gig menjadi jembatan menuju produktivitas dan kelas menengah, bukan ruang tunggu permanen di sektor informal," pungkasnya.

Ekonom wanti-wanti bahaya genz lebih banyak kerja di sektor informal